NasionalPolitik

Menurut Mahfud Negara Bisa Rusak Jika Kementerian Ditambah Terus

Mahfud menuturkan, jumlah lembaga kementerian bisa saja bertambah menyesuaikan program-program atau janji presiden terpilih.

“Nanti orang bikin kegiatan, pemilu menang, karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi, karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak ini negara,” kata Mahfud dalam acara seminar nasional di UII, Sleman, DIY, Rabu (8/5).

Sementara, lanjut Mahfud, negara sekelas Amerika Serikat kabinetnya hanya memiliki belasan menteri saja. “Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit di bawah menteri, semua menteri dikelompokkan,” sambungnya.

Mahfud sendiri bersama asosiasi pengajar hukum tata negara pada 2019 pernah merekomendasikan agar jumlah lembaga kementerian dimampatkan. Mereka bahkan menyatakan lembaga kementerian koordinator (kemenko) tidak harus ada.

Seingat Mahfud, berdasarkan rumusan oleh Bivitri Susanti dan Feri Amsari, asosiasi mengusulkan agar Kemenko dihapus atau ditiadakan lantaran nihil manfaatnya.

Mahfud sendiri bersama asosiasi pengajar hukum tata negara pada 2019 pernah merekomendasikan agar jumlah lembaga kementerian dimampatkan. Mereka bahkan menyatakan lembaga kementerian koordinator (kemenko) tidak harus ada.

Seingat Mahfud, berdasarkan rumusan oleh Bivitri Susanti dan Feri Amsari, asosiasi mengusulkan agar Kemenko dihapus atau ditiadakan lantaran nihil manfaatnya.

Wacana penambahan jumlah kementerian belakangan ramai diperbincangkan. Presiden terpilih Prabowo Subuanto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dari semula 34 menjadi 40.

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet saat ini masih dibicarakan dengan berbagai pihak.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak mengomentari jelas soal kabar tersebut. Namun ia menyatakan sepakat jika jumlah kementerian ke depan akan ditambah.

Mantan capres nomor urut 3 yang juga pasangan Mahfud MD pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengkritik wacana untuk menambah lembaga kementerian itu.

Ganjar menjelaskan penambahan jumlah kementerian tak sesuai ketentuan undang-undang. Saat ini, kementerian berjumlah 30 dan empat kementerian koordinator. Menurutnya, politik akomodasi tak bisa dilakukan dengan melanggar ketentuan.

“Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang,” ucap Ganjar usai menghadiri halalbihalal ormas Barikade ’98 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut Prabowo bisa menambah jumlah kementerian lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) setelah resmi dilantik pada Oktober mendatang.

Menurut Yusril, penerbitan Perppu menjadi alternatif lain yang bisa digunakan Prabowo sebagai landasan hukum menambah jumlah kementerian, selain revisi undang-undang.

source (CNN)/mataharitamboramedia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *