DaerahPolitik

3 Provinsi Baru di Tanah Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensahkan 3 provinsi baru di Papua. Provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pengesahan tersebut tertuang dalam Undang-undang yang disahkan Jokowi pada 25 Juli 2022. Untuk Provinsi Papua Selatan diatur dalam UU nomor 14 tahun 2022, Provinsi Papua Tengah diatur dalam UU nomor 15 tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan diatur pada UU nomor 16 tahun 2022. Berikut cakupan wilayah 3 provinsi baru Papua:

  1. Papua Selatan
    – Kabupaten Merauke
    – Kabupaten Boven Digoel
    – Kabupaten Mappi
    – Kabupaten Asmat
  2. Papua Tengah
    – Kabupaten Nabire
    – Kabupaten Puncak Jaya
    – Kabupaten Paniai
    – Kabupaten Mimika
    – Kabupaten Puncak
    – Kabupaten Dogiyai
    – Kabupaten Intan Jaya
    – Kabupaten Deiyai
  3. Papua Pegunungan
    – Kabupaten Jayawijaya
    – Kabupaten Pegunungan Bintang
    – Kabupaten Yahukimo
    – Kabupaten Tolikara
    – Kabupaten Mamberamo Tengah
    – Kabupaten Yalimo
    – Kabupaten Lanny Jaya
    – Kabupaten Nduga

Pertimbangan disahkannya ketiga UU tersebut yakni demi mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka perlu dilakukan pemekaran di wilayah Provinsi Papua. “Bahwa pemekaran wilayah di Provinsi Papua perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua,” bunyi UU tersebut.

Sebelumnya, DPR secara resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) menjadi undang-undang terkait  pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal ini diputuskan dalam rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/6/2022). Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung melaporkan ihwal pembahasan draft RUU terhadap pemekaran tiga provinsi itu. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga mengangkat harkat martabat masyarakat. “Pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik. Mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat masyarakat,” kata Ahmad Doli dalam laporannya. (MTM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *